PALANGKA RAYA, Mahardeka.com – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kalimantan Tengah dalam beberapa pekan terakhir memicu gelombang protes dari masyarakat. Gangguan pasokan listrik tidak hanya menghambat aktivitas sehari-hari, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha, peternak, rumah makan, usaha laundry, hingga sektor pelayanan publik. Di tengah meningkatnya tekanan publik, PT PLN (Persero) memastikan proses pemulihan sistem terus berjalan dan menargetkan penghentian pemadaman bergilir secara bertahap hingga sistem kembali normal pada akhir Agustus 2026.
Gangguan listrik tersebut berawal dari kerusakan teknis yang terjadi hampir bersamaan pada beberapa pembangkit di Sistem Interkoneksi Kalimantan. Kondisi itu membuat pasokan daya berkurang sehingga PLN menerapkan manajemen beban atau pemadaman bergilir untuk menjaga kestabilan jaringan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng).
Gangguan Pembangkit Picu Pemadaman Bergilir
General Manager (GM) PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng), Iwan Soelistijono, menjelaskan bahwa pemadaman tidak terjadi karena kekurangan energi listrik, melainkan akibat gangguan teknis pada sejumlah pembangkit utama.
Gangguan tersebut meliputi kerusakan generator di PLTU PT PLN Indonesia Power (PT PLN IP) Asam-Asam, kebocoran pipa boiler dan turbin pada pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP), dan gangguan pada PLTU PT SKS Listrik Kalimantan (SLK) Gunung Mas serta PLTU PT Tanjung Power Indonesia (TPI) Tabalong. Berkurangnya kapasitas pembangkitan memaksa PLN melakukan pengaturan beban agar sistem interkoneksi tetap stabil dan terhindar dari pemadaman total.
“Detail pembangkit yang terganggu di wilayah Kalselteng, itu ada tiga pembangkit. Satu di Gunung Mas PT SKS, satu lagi Tanjung atau Tabalong PT Tanjung Power Indonesia dan terakhir di Asam-asam. Dari tiga pembangkit tersebut adalah pembangkit besar. Perihal tiga sampai delapan jam dibandingkan dengan pemadaman yang sebelumnya.” Ungkap Iwan Soelistijono, Kamis (30/7/2026).
PLN terus mempercepat proses perbaikan di seluruh pembangkit yang mengalami gangguan. Salah satu unit pembangkit ditargetkan kembali beroperasi pada awal Agustus sehingga pemadaman bergilir dapat dihentikan mulai 5 Agustus 2026. Selanjutnya, PLN menargetkan seluruh sistem pembangkitan kembali normal secara bertahap hingga akhir Agustus atau paling lambat akhir September 2026.
Terkait tuntutan masyarakat mengenai ganti rugi, PLN menegaskan bahwa kompensasi diberikan sesuai ketentuan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Pelanggan pascabayar akan memperoleh pengurangan tagihan, sedangkan pelanggan prabayar menerima tambahan token listrik apabila frekuensi maupun durasi pemadaman melebihi standar yang ditetapkan pemerintah. Namun, PLN belum memiliki mekanisme penggantian kerugian usaha maupun kerusakan barang elektronik di luar skema tersebut.
Gelombang Protes Desak PLN Bertanggung Jawab
Dampak pemadaman bergilir memicu aksi unjuk rasa yang berlangsung selama beberapa hari di Palangka Raya. Aliansi Gerakan Palangka Raya Gelap (GPG) menggelar demonstrasi di Kantor PLN UP3 Palangka Raya pada 28–29 Juli 2026. Massa menuntut PLN segera memulihkan layanan, memberikan kompensasi atas kerugian masyarakat, serta mengevaluasi jajaran manajemen yang dinilai bertanggung jawab.
Aksi tersebut juga diikuti para peternak ayam broiler yang mengaku mengalami kerugian besar akibat matinya ratusan ekor ayam saat listrik padam dan genset tidak mampu menopang sistem ventilasi kandang. Massa bahkan membawa bangkai ayam ke depan kantor PLN sebagai simbol kerugian yang mereka alami.
Gelombang protes berlanjut pada 30 Juli 2026 di depan Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah. Gubernur Agustiar Sabran turun langsung menemui massa bersama jajaran PLN. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan siap mengawal percepatan pemulihan sistem kelistrikan sekaligus membuka ruang komunikasi antara PLN dan masyarakat agar penyelesaian persoalan berjalan lebih transparan.
Peristiwa ini memperlihatkan tantangan besar yang dihadapi PLN dalam memulihkan sistem kelistrikan sekaligus mengembalikan kepercayaan publik. Masyarakat berharap target penghentian pemadaman bergilir benar-benar tercapai sesuai jadwal sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, dan kehidupan sehari-hari dapat kembali berjalan normal. (H/S)
Ikuti berita update lainnya di Mahardeka.com
Saluran WA: Mahardeka.com
Tinggalkan Balasan