PALANGKA RAYA, Mahardeka.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur, Palangka Raya, Kamis (25/6/2026) malam.
Dalam arahannya, Agustiar meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mampu beradaptasi dan menyusun program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan maupun semangat membangun daerah.
Kepala OPD Diminta Kreatif Kelola Program
Agustiar menjelaskan, pemerintah saat ini menghadapi kebijakan efisiensi anggaran di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak. Karena itu, setiap kepala OPD harus mampu menyusun strategi agar setiap program tetap berjalan secara efektif.
“Dengan adanya efisiensi, saya bersyukur. Daerah lain boleh terganggu, tetapi saya rasa Kalteng tidak. Presiden ingin uang rakyat tepat sasaran, terukur, dan terencana,” ujar Agustiar.
Ia menegaskan, efisiensi anggaran bukan berarti memangkas seluruh program pembangunan. Pemerintah justru menata penggunaan anggaran agar lebih efektif, terukur, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Agustiar mengungkapkan, APBD Provinsi Kalimantan Tengah mencapai sekitar Rp5,4 triliun. Setelah pemerintah mengalokasikan anggaran untuk belanja wajib, seperti gaji pegawai, dana bagi hasil (DBH) kepada kabupaten dan kota, serta dana bantuan operasional sekolah (BOS), ruang fiskal yang dapat dikelola pemerintah provinsi tersisa sekitar Rp1 triliun lebih.
Meski demikian, ia optimistis seluruh program prioritas tetap dapat berjalan sesuai target.
“Kami optimistis bisa melaksanakan amanah dari uang yang sudah diberikan. Kita mesti memiliki strategi dalam penggunaannya, kepala OPD harus kreatif merancang program yang berdampak ke masyarakat di tengah anggaran terbatas,” tuturnya.
ASN Diminta Utamakan Pelayanan Masyarakat
Selain menyoroti pengelolaan anggaran, Agustiar juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
Menurutnya, jabatan bukanlah simbol kekuasaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kita semua adalah abdi negara, bukan bapak menjadi bosnya. Tetapi rakyatlah bosnya,” tegas Agustiar.
Ia menambahkan, seluruh fasilitas pemerintah dan anggaran negara berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, setiap pejabat wajib mengelolanya secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Agustiar juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan mentoleransi praktik transaksional dalam pemerintahan.
“Saya tidak mau mendengar ada transaksi. Tidak ada urusan-urusan begitu. Jabatan ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Pejabat Baru Diminta Perkuat Sinergi
Pada kesempatan tersebut, Agustiar mengatakan proses rotasi dan pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme uji kesesuaian (job fit). Pemerintah mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi sebelum menetapkan pejabat yang menduduki posisi strategis.
Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“Para pejabat yang baru dilantik harus mampu beradaptasi, memahami tugas pokok dan fungsi, menghilangkan ego sektoral, memperkuat koordinasi, serta membangun komunikasi yang produktif agar program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tandasnya.
Adapun pejabat yang dilantik meliputi:
- Syahfiri sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah.
- Suyuti Syamsul sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah.
- Anang Dirjo sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
- Eddy Karusman sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkimtan) Provinsi Kalimantan Tengah.
- Akhmad Husain sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
- Adiah Candra Sari sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah.
- Sutoyo sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Kalimantan Tengah memperkuat kinerja birokrasi sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan efektif di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.
Ikuti berita update lainnya di Mahardeka.com
Saluran WA: Mahardeka.com
Tinggalkan Balasan