PALANGKA RAYA, Mahardeka.com – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menjelaskan alasan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum memperbaiki jalan menuju Desa Soren, Kecamatan Kota Besi. Menurutnya, ruas jalan tersebut berada di kawasan hutan produksi (HP) sekaligus masuk dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU), sehingga pemerintah daerah belum dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun jalan tersebut.
Penjelasan itu disampaikan Halikinnor setelah masyarakat kembali menyuarakan keluhan mengenai kondisi jalan yang rusak parah selama bertahun-tahun. Kerusakan tersebut menghambat mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Status Kawasan Hutan Jadi Kendala Perbaikan
Halikinnor mengatakan pemerintah daerah memahami keluhan masyarakat. Namun, status kawasan hutan membuat pemerintah harus mengikuti ketentuan yang berlaku sebelum melaksanakan pembangunan.
“Jalan masuk menuju Desa Soren itu, masuk kawasan HP (Hutan Produksi), masuk dalam HGU,” ujar Halikinnor usai menghadiri kegiatan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Rabu (24/6/2026).
Ia menegaskan Pemkab Kotim tidak bisa mengalokasikan dana APBD untuk memperbaiki jalan tersebut selama status kawasan belum berubah atau belum memperoleh izin sesuai regulasi.
“Iya (masuk kawasan hutan), jadi belum bisa kita kerjakan pakai dana APBD, karena itu kawasan,” katanya.
Meski demikian, Halikinnor memastikan pemerintah daerah akan terus berupaya mencari solusi agar masyarakat Desa Soren dapat menikmati akses jalan yang lebih layak.
Warga Keluhkan Jalan Rusak Selama Puluhan Tahun
Sebelumnya, warga Desa Soren, Eef Saifullah (26), mengungkapkan bahwa jalan utama desa telah rusak sejak puluhan tahun lalu. Hingga kini, masyarakat belum merasakan perbaikan yang menyeluruh.
“Jalan rusak ini dari zaman Presiden Soeharto tahun 1997, berkali-kali ganti bupati, di zaman Bupati Supian Hadi sempat digarap pakai ekskavator, tapi setelah itu ditinggalkan, sampai sekarang tidak ada kelanjutan,” ujar Eef saat dihubungi, Minggu (21/6/2026).
Menurut Eef, jalan tersebut menjadi urat nadi aktivitas masyarakat. Warga menggunakannya setiap hari untuk bekerja, bersekolah, berobat, serta mengangkut hasil perkebunan menuju Kota Sampit.
“Jalan ini merupakan akses utama warga untuk bekerja, sekolah, berobat, dan mengangkut hasil kebun, tetapi kondisinya sangat memprihatinkan dan menyulitkan masyarakat setiap hari,” katanya.
Akses Desa Masih Sangat Memprihatinkan
Eef menjelaskan Desa Soren berada di antara Desa Camba dan Desa Simpur. Jarak menuju Desa Camba sekitar empat kilometer, sedangkan menuju Desa Simpur sekitar satu kilometer.
Menurutnya, kondisi jalan menuju kedua desa tersebut jauh lebih baik dibandingkan akses menuju Desa Soren.
“Desa Soren ini berada di tengah-tengah antara Desa Camba dan Desa Simpur. Jalan di dua desa itu sudah jauh lebih baik dibandingkan jalan menuju Desa Soren,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah segera menemukan solusi agar masyarakat tidak lagi menghadapi kesulitan saat menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Jalan ini sudah seperti itu sejak kami masih kecil. Sekarang kami sudah punya anak, tetapi tidak pernah ada progres yang berarti untuk perbaikannya,” ungkapnya.
Warga Andalkan Transportasi Sungai
Selain menghambat aktivitas masyarakat, kerusakan jalan juga meningkatkan biaya transportasi. Eef mengatakan sebagian warga memilih menggunakan jalur sungai sebagai alternatif untuk menuju kota maupun mengangkut hasil panen.
Namun, biaya angkutan air dinilai cukup tinggi sehingga membebani petani dan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kalau mau ke kota, sebagian warga terpaksa menggunakan angkutan air. Tapi biayanya sangat mahal bagi petani seperti kami,” pungkasnya.
Ikuti berita update lainnya di Mahardeka.com
Saluran WA: Mahardeka.com
Tinggalkan Balasan