PALANGKA RAYA, Mahardeka.com – Misi dagang antara Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Tengah mencatat nilai transaksi Rp2,05 triliun di Hotel M Bahalap, Palangka Raya, Kamis (23/4/2026). Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memimpin kegiatan yang mempertemukan pelaku usaha, organisasi bisnis, dan pemerintah untuk memperkuat kerja sama ekonomi lintas daerah. Nilai transaksi besar ini mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus membuka kebutuhan memperluas akses bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan konkret melalui transaksi berbagai komoditas unggulan. Jawa Timur memasok telur, daging unggas, susu, dan produk pangan lainnya. Di sisi lain, Kalimantan Tengah menawarkan kayu bulat, rotan, serta komoditas berbasis sumber daya alam yang memiliki nilai jual tinggi.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menegaskan kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menggerakkan ekonomi daerah secara kolaboratif.
“Kerja sama ini diharapkan menghasilkan langkah yang lebih positif untuk kedua daerah,” ujarnya.
Ia menilai kehadiran pelaku usaha dalam jumlah besar mencerminkan potensi pasar yang kuat. Pemerintah daerah pun mendorong tindak lanjut agar kerja sama berkembang menjadi kemitraan berkelanjutan, bukan sekadar transaksi jangka pendek.
Misi Dagang Jatim–Kalteng Perkuat Ekonomi Daerah dan Perluas Akses UMKM
Berbagai lembaga seperti KADIN, HIPMI, IWAPI, serta Bank Indonesia turut memperkuat ekosistem usaha melalui dukungan jaringan, regulasi, dan pembiayaan. Kolaborasi ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas distribusi pasar.
Namun, pelaku UMKM kecil belum sepenuhnya merasakan manfaat langsung dari transaksi bernilai besar tersebut. Banyak pelaku usaha mikro menghadapi kendala perizinan, standar kualitas produk, serta keterbatasan akses pasar. Kondisi ini membuat mereka belum mampu masuk ke skala perdagangan besar.
Meski demikian, dampak tidak langsung mulai terlihat. Perusahaan besar yang terlibat dalam misi dagang menyerap bahan baku dari petani dan pelaku usaha kecil. Selain itu, organisasi seperti IWAPI aktif menjembatani UMKM agar mampu naik kelas melalui pendampingan dan penguatan jaringan bisnis.
Pemerintah daerah menilai langkah lanjutan harus fokus pada peningkatan kapasitas UMKM. Program pelatihan, kemudahan perizinan, serta akses pembiayaan menjadi faktor penting agar pelaku usaha kecil dapat bersaing di pasar yang lebih luas.
Misi dagang ini membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif. Pemerintah berharap kolaborasi ini mampu menciptakan pemerataan manfaat ekonomi, memperkuat investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(Harry. B)
Ikuti berita update lainnya di Mahardeka.com
Saluran WA: Mahardeka.com
Tinggalkan Balasan