PALANGKA RAYA, Mahardeka.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan perekrutan 17 tenaga ahli dari kalangan mahasiswa dan lulusan muda untuk mengawal program prioritas Gubernur, khususnya Kartu Huma Betang. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyatakan skema rekrutmen itu sudah mendapat persetujuan gubernur. Pendaftaran rencananya membuka pada awal Juni dengan proses seleksi berlangsung sekitar dua pekan.
“Kartu Huma Betang itu banyak sekali program strategis di dalamnya. Ada kesehatan, pendidikan, bantuan pangan, dan lainnya. Jadi memang harus dikawal”, ungkap Muhammad Reza Prabowo, usai upacara pelaksanaan HUT ke-69 Kalteng di Halaman Kantor Gubernur pada Sabtu, (23/05/26).
Reza menjelaskan 17 tenaga ahli itu tersebar ke delapan sektor strategis, meliputi pendidikan, pertanian, dan ekonomi. Tiap sektor kemungkinan menampung satu hingga dua orang sesuai kebutuhan. Meski bertugas di masing-masing sektor, fokus utama mereka tetap mengawal kebijakan gubernur secara menyeluruh.
Angka 17 orang itu lahir dari hasil pertemuan langsung antara gubernur dengan mahasiswa, organisasi Cipayung, BEM, dan HIMA se-Kalimantan Tengah. Pemerintah juga membuka peluang rekomendasi dari organisasi kemahasiswaan maupun kepemudaan dalam proses seleksi.
“Mahasiswa silakan mendaftarkan diri. Bisa juga membawa rekomendasi dari HMI, GMNI, HIMA, atau Presiden Mahasiswa BEM”, ujarnya.
Seleksi Terbuka Juni 2026, Lulusan S1 dan Relawan Sukarela Pun Boleh Mendaftar
Pemerintah memprioritaskan peserta dari kalangan mahasiswa aktif, namun tetap membuka peluang bagi lulusan S1 berusia di bawah 35 tahun. Reza menilai lulusan perguruan tinggi memiliki kemampuan analisis yang lebih matang karena sudah melewati penyusunan skripsi. Kapasitas itu menjadi modal penting dalam memberi masukan kebijakan berbasis kajian akademis.
Terkait honorarium, Reza belum memastikan skema kontrak maupun besaran bayaran. Bahkan, sejumlah mahasiswa sudah menyatakan kesiapan bergabung sebagai relawan tanpa kompensasi finansial.
“Ada yang mau tidak digaji juga. Mereka benar-benar ingin jadi volunter”, pungkasnya.
Reza menegaskan langkah ini selaras dengan dorongan pemerintah pusat agar kampus membentuk tim ahli pendamping kepala daerah. Ia berharap para mahasiswa tidak hanya menjadi penghubung aspirasi, tetapi juga memberi kontribusi nyata dalam pembangunan Kalimantan Tengah. Pemerintah menargetkan hasil seleksi keluar pada pertengahan Juni.
(Harry. B)
Ikuti berita update lainnya di Mahardeka.com
Saluran WA: Mahardeka.com
Tinggalkan Balasan