PALANGKA RAYA, Mahardeka.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai menambah tekanan ekonomi masyarakat Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Setelah PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter pada Rabu (10/6/2026), warga mengaku semakin kesulitan mengatur pengeluaran rumah tangga di tengah inflasi dan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
Masyarakat Palangka Raya masih mengandalkan kendaraan pribadi untuk beraktivitas sehari-hari karena pilihan transportasi publik yang terbatas. Kondisi tersebut membuat kenaikan harga BBM langsung memengaruhi biaya mobilitas warga, mulai dari perjalanan ke tempat kerja hingga aktivitas ekonomi keluarga.
Salah seorang warga Palangka Raya, Krismes Santo Haloho (31), mengaku telah menggunakan Pertamax sejak lulus dari Universitas Palangka Raya pada 2018. Ia memilih Pertamax karena sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang digunakannya setiap hari.
“Dari dulu pakai Pertamax. Sekarang memenuhi kebutuhan sehari-hari makin sulit karena apa-apa naik, sementara gaji stagnan,” ujar Krismes di Palangka Raya, Rabu (10/6/2026).
Krismes menilai masyarakat Palangka Raya menghadapi tantangan lebih besar dibandingkan warga di kota yang memiliki transportasi umum memadai. Menurutnya, hampir seluruh aktivitas warga bergantung pada kendaraan pribadi.
“Kalau tinggal di kota yang minim transportasi publik seperti Palangka Raya, ke mana-mana naik motor. Ketika harga BBM naik, otomatis kebutuhan sehari-hari juga terdampak,” katanya.
Ia juga menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Krismes, masyarakat tidak hanya menghadapi kenaikan harga BBM, tetapi juga harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Masalahnya bukan cuma Pertamax yang naik, tapi kebutuhan sehari-hari juga naik. Jadi makin terasa mencekik,” tuturnya.
Kenaikan Pertamax dan Inflasi Persempit Ruang Belanja Warga
Keluhan serupa datang dari Arif (34), warga Palangka Raya lainnya. Ia mengatakan pengeluaran rumah tangganya sudah meningkat sebelum Pertamax mengalami penyesuaian harga.
“Sebelum Pertamax naik saja pengeluaran sudah terasa lebih besar karena harga barang-barang lain juga naik. Sekarang dengan adanya kenaikan BBM tentu akan semakin berpengaruh,” ujarnya.
Arif mulai menyusun berbagai langkah penghematan agar kondisi keuangan keluarganya tetap stabil. Ia berencana mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak dan lebih selektif saat berbelanja.
“Kalau ke depan dirasa terlalu berat, mungkin sesekali pakai Pertalite dan sesekali Pertamax. Untuk kebutuhan lain pasti lebih berhemat, mengurangi jajan atau beli makanan jadi, dan lebih banyak masak di rumah,” katanya.
Menurut Arif, total pengeluaran rumah tangganya saat ini meningkat cukup signifikan dibandingkan beberapa waktu lalu.
“Kalau persentase pastinya saya tidak tahu, tapi rasanya pengeluaran sekarang bertambah sekitar 20 sampai 30 persen dibanding sebelumnya,” ucap Arif.
Minimnya Transportasi Publik Perbesar Dampak Kenaikan BBM
Kondisi yang dialami Krismes dan Arif mencerminkan situasi yang dihadapi banyak warga Palangka Raya. Ketergantungan terhadap kendaraan pribadi membuat masyarakat sulit menghindari dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi. Pada saat yang sama, terbatasnya layanan transportasi publik membuat warga tidak memiliki banyak alternatif mobilitas yang lebih hemat.
Kenaikan harga Pertamax juga berpotensi memicu kenaikan biaya distribusi barang dan jasa. Jika biaya operasional usaha meningkat, pelaku usaha dapat menyesuaikan harga jual untuk menjaga keberlangsungan usaha. Kondisi tersebut berisiko menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Sejumlah warga mulai menekan pengeluaran nonprioritas, mengurangi konsumsi di luar rumah, serta mengatur ulang anggaran keluarga untuk menjaga stabilitas keuangan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa kenaikan BBM tidak hanya berdampak pada biaya transportasi, tetapi juga memengaruhi pola konsumsi masyarakat secara keseluruhan.
Di tengah kenaikan harga energi dan inflasi, masyarakat berharap pemerintah dapat memperkuat pengendalian harga kebutuhan pokok, menjaga stabilitas pasokan barang, dan memperluas akses transportasi publik agar tekanan biaya hidup tidak semakin membebani warga.
Ikuti berita update lainnya di Mahardeka.com
Saluran WA: Mahardeka.com
Tinggalkan Balasan