JAKARTA, Mahardeka.com — Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui pertemuan dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Menteri Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026), tersebut membahas optimalisasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengelolaan tata ruang, serta dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Melalui agenda ini, kedua pihak menyelaraskan kebijakan strategis agar pembangunan daerah berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

Dalam forum tersebut, Gubernur Kalteng memaparkan kondisi aktual tata ruang Kalimantan Tengah yang sebagian besar masih berupa kawasan hutan. Ia menilai karakteristik wilayah tersebut membutuhkan kebijakan pembangunan yang adaptif agar kepentingan ekologis dan kebutuhan masyarakat dapat berjalan seimbang. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memperoleh ruang kebijakan yang memadai dalam mengelola anggaran berbasis lingkungan.

Baca JugaKuasa Hukum Soroti Replik JPU, Tuntutan Kasus Pabrik Tepung Ikan Dinilai Cacat Formil
Baca JugaKalteng Siaga Darurat Karhutla, Gubernur Tekankan Penanganan Terpadu

“Dengan kondisi sekarang, tata ruang Provinsi Kalteng kurang lebih 81 persen adalah kawasan hutan, maka sisanya yang 19 persen APL (Area Penggunaan Lain) adalah zona penyangga,” ungkap Gubernur.

Optimalisasi DBH-DR untuk Penanganan Karhutla dan Tata Air

Lebih lanjut, Gubernur menekankan peran strategis APL sebagai buffer zone bagi kawasan hutan. Karena itu, ia mendorong pemanfaatan DBH-DR secara optimal dan fleksibel untuk mendukung pembangunan infrastruktur lingkungan di wilayah penyangga tersebut. Dengan langkah ini, pemerintah daerah dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.

Baca JugaPolda Kalteng Siagakan 7.000 Personel Antisipasi Karhutla
Baca JugaApel Siaga Karhutla dan El Nino, Polresta Palangka Raya Pastikan Kesiapan Personel

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Gubernur menyoroti urgensi normalisasi sungai. Menurutnya, pengelolaan tata air yang baik akan menjaga ketersediaan air sepanjang tahun. Selain mampu menekan risiko banjir saat musim hujan, langkah ini juga menjaga kebasahan lahan gambut pada musim kemarau. Dengan demikian, potensi terjadinya karhutla dapat ditekan secara signifikan.

Di sisi lain, pembahasan juga mengarah pada komitmen Kalimantan Tengah dalam mendukung program strategis nasional. Gubernur menegaskan kesiapan daerahnya untuk menjalankan mandat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan potensi lahan dan sumber daya yang berkelanjutan.

Baca JugaPemprov Kalteng Luncurkan Kartu Huma Betang Sejahtera
Baca JugaSinergi Kalsel–Kalteng Menguat, Gubernur Kompak Tanam Pohon dan Latihan Menembak

Dukungan Kementerian Kehutanan terhadap Usulan Daerah

Menanggapi paparan tersebut, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, yang didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, menyambut positif inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ia menyatakan kementeriannya mendukung optimalisasi DBH-DR untuk infrastruktur penunjang lingkungan, selama pelaksanaannya mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kolaborasi lintas sektor.

Gubernur Kalteng hadir bersama jajaran pejabat daerah, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Herson B. Aden, Kadis Kehutanan Agustan Saining, Kadis PUPR Juni Gultom, serta Kepala BKAD Safiri.

Ikuti berita update lainnya di Mahardeka.com

Saluran WA: Mahardeka.com