PALANGKA RAYA, Mahardeka.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meluncurkan Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur, Palangka Raya, Jumat (20/2/2026). Gubernur Agustiar Sabran meresmikan program tersebut bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo dan Plt Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung sebagai kebijakan bantuan sosial terpadu berbasis kartu digital untuk masyarakat miskin dan wilayah pedalaman agar memperoleh pendidikan, kesehatan, pangan, serta pemberdayaan ekonomi secara tepat sasaran.
Dalam sambutannya, gubernur menegaskan program tersebut merupakan kebijakan nyata pemerintah daerah.
“Peluncuran kartu ini bukan sekedar acara seremoni, tetapi bentuk komitmen kami untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Tengah terpenuhi. Melalui kartu ini, kami ingin memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat Kalteng, terutama masyarakat kecil dan di pedalaman, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa berobat, bisa terpenuhi pangannya, dan bisa berdaya ekonominya,” tegas Gubernur.
Ia juga menjelaskan kondisi fiskal daerah 2026 menurun signifikan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercatat Rp5,4 triliun, turun dari Rp10,3 triliun pada 2025. Namun pemerintah tetap memprioritaskan program langsung kepada masyarakat.
“Di tengah efisiensi anggaran, kami tetap berkomitmen memprioritaskan program-program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Kartu Huma Betang Sejahtera ini menjadi pilar utama mewujudkan visi dan misi saya bersama Bapak Wakil Gubernur Edy Pratowo,” tuturnya.
Program bantuan sosial KHBS berbasis data terpadu
Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala melalui sistem digital terintegrasi. Sistem tersebut mencatat setiap transaksi bantuan sehingga mampu mendeteksi penerima ganda.
“Penggunaan Kartu Huma Betang Sejahtera ini memastikan pemberian bantuan sosial tepat sasaran dan tepat aturan,” tutupnya.
Leonard menyebut satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur menghasilkan berbagai capaian di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, perikanan, dan infrastruktur. Distribusi kartu dimulai kepada keluarga tidak mampu berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui tiap triwulan oleh Kementerian Sosial RI.
Relawan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan pendamping desa menyalurkan kartu dengan target 279.434 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga akhir Februari 2026. Pemerintah juga melepas bantuan pangan ke 14 kabupaten/kota paling lambat H-5 Idul fitri guna menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Lebaran.
Ikuti berita update lainnya di Mahardeka.com
Saluran WA: Mahardeka.com
Tinggalkan Balasan