PALANGKA RAYA, Mahardeka.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan Haji dan Umroh Tahun 2024 di Ballroom Aurila Hotel Palangka Raya, Selasa (19/11/2024). Pemprov Kalteng menyelenggarakan kegiatan ini untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Selain itu, FGD ini bertujuan meningkatkan kualitas fasilitas dan efektivitas pelayanan haji serta umroh bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

Gubernur Kalteng Dorong Kolaborasi Antar Lembaga
Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, melalui Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Plt. Karo Kesra) Ahmad Fahruka, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan FGD tersebut. Ia menilai forum diskusi ini berperan penting dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan haji dan umroh yang terus berkembang.
“Tahun 2024 menjadi periode penting karena jumlah jamaah asal Kalimantan Tengah terus meningkat. Karena itu, pemerintah membutuhkan sistem yang tertata dan kerja sama yang kuat dari semua pihak,” ujar Ahmad Fahruka saat membuka kegiatan.
Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan jamaah.
Penguatan Koordinasi dan Mutu Layanan
Ahmad Fahruka menambahkan, FGD ini membuka ruang dialog antarinstansi. Melalui forum ini, peserta dapat berbagi informasi dan menyusun langkah konkret untuk memperbaiki penyelenggaraan haji dan umroh.
Koordinasi yang solid akan memastikan setiap tahapan ibadah berjalan tertib dan aman. Dengan begitu, jamaah dapat merasakan pelayanan yang lebih nyaman dan terukur.
Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual, Eka Dyan Satya Hadi, menjelaskan bahwa FGD ini fokus pada penyempurnaan pelayanan, fasilitas, dan regulasi.
“Melalui diskusi ini, kami menghimpun masukan dari berbagai pihak. Masukan tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif bagi jamaah,” jelasnya.
Optimalisasi Pelayanan Haji dan Umroh
Pemprov Kalteng juga memanfaatkan FGD ini untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah menargetkan agar kebijakan tersebut dapat langsung diterapkan di lapangan.
Ke depan, Pemprov Kalteng berharap hasil FGD mampu meningkatkan kepuasan jamaah. Pemerintah juga menargetkan kemudahan akses informasi, pendaftaran, dan pengelolaan logistik haji serta umroh.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya dalam membangun sistem penyelenggaraan haji dan umroh yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Follow: Mahardeka.com

Tinggalkan Balasan