JAKARTA, Mahardeka.com — Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menetapkan awal puasa Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini muncul setelah pemerintah menggelar sidang isbat di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026) malam.

Hasil pemantauan menunjukkan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia belum memenuhi kriteria visibilitas MABIMS. Oleh karena itu, pemerintah menyepakati penyempurnaan (istikmal) bulan Syakban menjadi 30 hari.

Baca JugaKuasa Hukum Soroti Replik JPU, Tuntutan Kasus Pabrik Tepung Ikan Dinilai Cacat Formil
Baca JugaDPRD Murung Raya Ajak Masyarakat Sambut Ramadan 1447 H dengan Kebersamaan

Hasil Pantauan Hilal Belum Memenuhi Kriteria Visibilitas MABIMS

Nasaruddin Umar melaporkan bahwa tim pemantau tidak melihat hilal di seluruh titik pengamatan Indonesia. Perhitungan hisab menunjukkan posisi hilal masih sangat rendah pada Selasa malam.

Berdasarkan kriteria MABIMS, tinggi hilal minimal harus mencapai 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Namun, data astronomi mencatat sudut elongasi saat ini hanya berada pada angka 0 derajat 56 menit hingga 1 derajat 53 menit.

Baca JugaJelang Ramadhan 1447 H, DPRD Murung Raya Ajak Warga Tingkatkan Iman dan Taqwa
Baca JugaApel Siaga Karhutla dan El Nino, Polresta Palangka Raya Pastikan Kesiapan Personel

“Jadi, secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS,” kata Nasaruddin. Beliau menegaskan bahwa belum ada satu pun negara Islam di Asia Tenggara yang melihat hilal.

Kesepakatan musyawarah akhirnya menetapkan awal bulan suci bergeser satu hari lebih lambat dari perkiraan awal. “Disepakati awal Ramadhan Jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ucap Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Baca JugaPolda Kalteng Perkuat Pengendalian Harga Pangan Jelang Ramadhan 1447 H
Baca JugaSinergi Kalsel–Kalteng Menguat, Gubernur Kompak Tanam Pohon dan Latihan Menembak

Menyikapi Perbedaan Penetapan Awal Puasa Ramadhan di Indonesia

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama, Arsad Hidayat, memberikan tanggapan terkait potensi perbedaan tanggal puasa. Menurutnya, perbedaan penetapan awal Ramadhan merupakan hal yang wajar dalam dinamika Islam di Indonesia. Hal ini terjadi karena ormas Islam menggunakan metode penentuan yang tidak selalu sama.

“Sebenarnya kalau berbeda itu biasa gitu, karena cara pandang kemudian cara penetapan dari ormas-ormas Islam tersebut tidak sama,” ujar Arsad di Jakarta. Beliau menjelaskan bahwa ada perbedaan mendasar antara penggunaan hilal lokal dan hilal global.

Pemerintah terus memfasilitasi dialog melalui sidang isbat guna menyerap pandangan Muhammadiyah, NU, serta Persis. “Kita undang seluruh ormas Islam. Kita dengarkan pandangan mereka, kemudian dimusyawarahkan dan diambil keputusan yang maslahat,” ujarnya.

Arsad meminta masyarakat agar tetap menjaga toleransi dan saling menghormati meskipun terdapat perbedaan jadwal memulai ibadah puasa.

Ikuti berita update lainnya di Mahardeka.com

Saluran WA: Mahardeka.com