MURUNG RAYA, Mahardeka.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya memberikan perhatian serius terhadap penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Dokumen anggaran tersebut dipandang sebagai instrumen strategis yang mengarahkan kebijakan pembangunan selama satu tahun anggaran berjalan.

Anggota DPRD Murung Raya, Tuti Marheni, S.E., menegaskan bahwa KUPA-PPAS harus memperkuat pemerataan pembangunan, baik di wilayah kota maupun desa. Ia menilai bahwa dokumen anggaran harus menjamin pembangunan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui kebijakan yang terukur dan berpihak pada kepentingan publik.

Baca JugaKuasa Hukum Soroti Replik JPU, Tuntutan Kasus Pabrik Tepung Ikan Dinilai Cacat Formil
Baca JugaKetua DPRD Murung Raya Gelar Hasupa Hasundau

“Perubahan anggaran ini bukan semata persoalan nominal. Yang terpenting adalah memastikan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat secara menyeluruh, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, hingga penguatan ekonomi kerakyatan,” ujar Tuti, Jumat (5/9/2025).

Transparansi Kebijakan dan Pengawasan Anggaran

Tuti menegaskan komitmen DPRD dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang terbuka menjadi kunci menjaga kepercayaan publik serta memungkinkan setiap kebijakan dievaluasi secara objektif.

Ia menilai bahwa pemerintah daerah harus menerapkan mekanisme penganggaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan menghindari potensi penyimpangan administrasi.

Baca JugaJohansyah Serap Aspirasi Warga Sungai Batang, Prioritaskan Pembangunan Sarana Keagamaan
Baca JugaApel Siaga Karhutla dan El Nino, Polresta Palangka Raya Pastikan Kesiapan Personel

Peningkatan Mutu Pelayanan Publik sebagai Prioritas

Dalam pembahasan KUPA-PPAS 2025, Tuti juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. Ia menilai bahwa pelayanan cepat, tepat, dan terbuka memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan dapat memperkuat efektivitas program pemerintah.

“Pelayanan yang cepat, tepat, dan terbuka diyakini akan memberikan dampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap kebijakan harus dilandasi prinsip keterbukaan dan keberpihakan pada rakyat,” tegasnya.

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan

Tuti mengingatkan bahwa keberhasilan program pembangunan juga membutuhkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemberian masukan. Ia menilai bahwa kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat akan memperkuat implementasi rencana kerja yang telah dituangkan dalam perubahan anggaran.

Baca JugaSerap Aspirasi di Desa Batu Tuhup, Ketua DPRD Murung Raya Fokus Bangun Sektor Pertanian
Baca JugaSinergi Kalsel–Kalteng Menguat, Gubernur Kompak Tanam Pohon dan Latihan Menembak

“Dengan adanya sinergi semua pihak, rancangan perubahan APBD yang akan segera dibahas diharapkan dapat berjalan sesuai harapan bersama,” katanya.

Optimisme Arah Pembangunan Murung Raya

Mengakhiri pernyataannya, Tuti menyampaikan optimisme bahwa perubahan KUPA-PPAS 2025 akan menjadi momentum penting dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah. Menurutnya, arah kebijakan anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Dengan semangat kebersamaan, kita optimis perubahan anggaran ini mampu menjadi pijakan untuk mewujudkan Murung Raya yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.

(Satya. R)

Follow: Mahardeka.com