Murung Raya, Mahardeka.com – DPRD Kabupaten Murung Raya menegaskan komitmennya memperkuat keterpaduan regulasi daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Untuk itu, DPRD berpartisipasi aktif dalam Forum Nasional Sinergitas Produk Hukum Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam Mendukung Investasi yang Harmoni, yang berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 26–28 Agustus 2025. Selain itu, forum ini menjadi momen strategis untuk memperkuat kolaborasi antarlevel pemerintahan, sekaligus menambah pengalaman legislatif dalam pengharmonisasian regulasi.

Forum Nasional Dorong Harmonisasi Regulasi

Forum menghadirkan narasumber dari kementerian, akademisi, dan pakar hukum tata negara. Selanjutnya, peserta forum membahas harmonisasi regulasi sebagai landasan menciptakan iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, DPRD memanfaatkan forum ini untuk berdiskusi langsung dengan pemerintah pusat mengenai penyusunan regulasi yang dapat mendukung percepatan pembangunan. Dengan demikian, forum tidak hanya menjadi ajang bertukar gagasan, tetapi juga sarana memperkuat strategi legislatif daerah.

Rombongan DPRD Murung Raya Ikuti Forum Nasional

Rombongan DPRD dipimpin Ketua DPRD, Rumiadi, S.E., S.H., M.H., didampingi Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Tuti Marheni, S.E., serta Ketua Komisi II Bebie, S.Sos., S.H., S.P., M.M., M.AP. Selain itu, anggota DPRD lainnya, yakni H. Barlin, Mahyono, Sutrisno, dan Lita Norfiana, serta Sekretaris DPRD Andri Raya, turut berpartisipasi aktif. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya representasi legislatif dalam setiap pembahasan strategis, dan sekaligus menunjukkan komitmen DPRD dalam memperkuat hubungan dengan pemerintah pusat.

Rumiadi Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Regulasi

Ketua DPRD, Rumiadi, menekankan bahwa produk hukum daerah harus selaras dengan kebijakan pusat. “Forum ini memberi ruang kolaborasi yang sangat penting. Kami menargetkan setiap produk hukum mendorong kemudahan berusaha, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan daya saing daerah,” ujarnya. Selain itu, Rumiadi menekankan bahwa sinergi regulasi yang baik juga memberi kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha lokal.

Tuti Marheni Dorong Legislasi Adaptif dan Pro-Investasi

Ketua Bapemperda, Tuti Marheni, menambahkan bahwa forum memberi masukan teknis dan strategis untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang adaptif dan pro-investasi. “Kami berkomitmen membentuk Perda yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung arah pembangunan nasional,” jelasnya. Dengan demikian, DPRD berupaya memastikan regulasi daerah tidak hanya harmonis, tetapi juga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi lokal.

DPRD Harap Iklim Investasi di Murung Raya Semakin Sehat

Melalui partisipasi aktif di forum nasional, DPRD Murung Raya berharap kualitas legislasi daerah meningkat. Dengan demikian, DPRD dapat memperkuat perannya menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan di Bumi Tana Malai Tolung Lingu. Lebih jauh, langkah ini juga memberikan kepastian hukum bagi investor dan masyarakat setempat, sehingga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan lebih efektif.

(Satya. R)

Follow: Mahardeka.Com