PALANGKA RAYA, Mahardeka.com – Dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Ketua Umum Kerukunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Dusun, Maanyan, dan Lawangan (KPPM DUSMALA), Fardoari Reketno, menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polri, khususnya Polda Kalimantan Tengah. Selain itu, ia menegaskan bahwa momentum ini seharusnya bukan sekadar seremoni, melainkan titik balik untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Kami mengucapkan selamat kepada Polri, tetapi juga mengajak untuk merefleksikan: apakah polisi sudah benar-benar berpihak pada keadilan, atau masih menjadi alat kekuasaan dan modal?” ujar Fardoari dalam keterangan resminya di Palangka Raya, Senin (1/7/2025).

Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan bagi kepolisian agar menilai kembali pendekatan operasional dan interaksi mereka dengan masyarakat, terutama di wilayah rawan konflik.

Baca JugaMediasi Sengketa Tanah di Kalampangan, Polisi Dorong Penyelesaian Damai
Baca JugaHUT Bhayangkara ke-31, Polresta Palangka Raya Ziarah di TMP Sanaman Lampang

Sorotan Konflik Agraria di Kalteng

Fardoari menyoroti insiden penembakan di Desa Bangkal, Seruyan, pada 7 Oktober 2023. Dalam bentrokan antara warga dan aparat keamanan, satu warga meninggal dunia dan beberapa lainnya terluka. Konflik ini muncul dari sengketa lahan seluas 1.500 hektare dengan perusahaan sawit PT HMBP. Hingga kini, penyelesaian terhadap konflik tersebut belum tuntas, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat adat dan petani lokal.

“Penembakan terhadap warga sipil tidak bisa dibenarkan dalam negara hukum. Ini alarm serius bahwa fungsi pengamanan telah bergeser menjadi tindakan represif,” tegas Fardoari.

Ia menekankan bahwa aparat seharusnya melindungi warga, bukan berpihak pada kepentingan korporasi, sebagaimana didukung data WALHI Kalteng yang mencatat lebih dari 15 konflik agraria aktif hingga akhir 2024. Perselisihan ini tersebar di Barito Timur, Katingan, Kotawaringin Timur, dan Seruyan, melibatkan klaim tanah ulayat, pelanggaran perjanjian plasma, dan ketimpangan penguasaan lahan oleh perusahaan besar.

Baca JugaPolresta Palangka Raya PTDH Satu Personel karena Pelanggaran Kode Etik
Baca JugaSertijab Polresta Palangka Raya, Kapolresta Tekankan Profesionalisme dan Kinerja

Kritik Pemberantasan Narkoba

Selain isu agraria, KPPM DUSMALA juga menyoroti pemberantasan narkoba di Kalimantan Tengah. Berdasarkan data Humas Polda Kalteng, sepanjang 2024 terdapat 617 kasus narkoba dengan 775 tersangka, namun 80 persen di antaranya adalah pengguna atau kurir kecil.

“Bagaimana masyarakat bisa percaya pada perang narkoba jika aparat hanya menyasar bagian hilir, bukan aktor utama atau jaringan yang lebih kuat?” kata Fardoari.

Ia menekankan perlunya strategi pemberantasan yang menyasar jaringan besar dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

Baca JugaKombes Rudi Asriman Resmi Jabat Kabidpropam Polda Kalteng
Baca JugaKenal Pamit Pejabat Polresta Palangka Raya, Kapolresta Tekankan Profesionalisme

Rekomendasi KPPM DUSMALA

Untuk mendorong pembaruan institusi Polri, KPPM DUSMALA menyampaikan tiga rekomendasi utama:

  1. Tangani konflik agraria dengan pendekatan dialog, bukan represi, dan hentikan peran aparat sebagai pelindung korporasi.

  2. Wujudkan transparansi dan akuntabilitas internal, termasuk menindak tegas pelanggaran anggota tanpa perlindungan institusional.

  3. Bangun ruang komunikasi reguler dengan melibatkan pemuda, tokoh adat, dan masyarakat sipil dalam forum dialog bersama kepolisian.

“Kami mendukung Polri yang berani membenahi diri. Polisi yang berdiri di sisi rakyat akan dicintai dan dipercaya,” tutup Fardoari, menekankan pentingnya reformasi internal dan pendekatan pro-masyarakat bagi kepolisian di Kalimantan Tengah.

Ikuti berita lainnya di Mahardeka.com

Saluran WA: Mahardeka.com