PALANGKA RAYA, Mahardeka.com — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anak Buruh Kalimantan Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin, (11/5/2026). Massa mendesak pemerintah provinsi memperbaiki sistem pengupahan, memperkuat perlindungan tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas SDM lokal. Gubernur Agustiar Sabran akhirnya turun langsung menemui mahasiswa setelah Darliansyah Sahli dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Farid Wadjie lebih dulu berdialog dengan peserta aksi.
Aksi sempat berlangsung tegang saat massa terlibat dorong-dorongan dengan petugas keamanan. Situasi kembali terkendali setelah perwakilan pemerintah menemui para demonstran. Gubernur kemudian mengajak perwakilan mahasiswa berdiskusi langsung di lokasi.
Mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan konkret. Mereka meminta pemerintah menetapkan UMP dan UMK berdasarkan survei kebutuhan hidup layak, terutama di wilayah terpencil. Massa juga mendesak penguatan pengawasan ketenagakerjaan di sektor sawit dan tambang.
Mahasiswa turut meminta pembaruan Pergub Nomor 40 Tahun 2024 agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan wajib berlaku sejak hari pertama bekerja. Mereka juga mendorong alokasi APBD Perubahan 2026 untuk menanggung iuran BPJS bagi buruh harian lepas, nelayan, dan petani.
Vokasi, Sertifikasi, dan Kuota Lokal 60 Persen Jadi Tuntutan Inti Mahasiswa Buruh Kalteng
Di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, massa mengusulkan sistem pendidikan vokasi berbasis magang industri di SMK. Mereka juga mendorong sertifikasi gratis bagi pencari kerja lokal serta program pelatihan ulang bagi buruh kasar agar naik jabatan menjadi teknisi atau supervisor.
Massa meminta pemerintah mewajibkan minimal 60 persen tenaga kerja lokal Kalimantan Tengah dalam setiap investasi baru. Pemerintah juga perlu memberi insentif bagi perusahaan yang aktif meningkatkan keterampilan pekerja daerah.
“Yang disampaikan tadi elegan dan wajar. Tapi semua ada prosesnya, tidak bisa seperti membalik telapak tangan.” ungkap Agustiar Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah.
Gubernur menyebut aspirasi mahasiswa sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Ia mengakui pemerintah daerah masih menghadapi penyesuaian anggaran, namun menegaskan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Koordinator lapangan aksi, Satria Bintang, menilai kehadiran gubernur sebagai langkah positif. Meski begitu, ia menegaskan mahasiswa belum merasa puas sepenuhnya.
“Rekomendasi kebijakan memang sudah tersampaikan, tapi belum direalisasikan. Yang kami tunggu adalah realisasi dari rekomendasi kebijakan yang telah kami tuangkan.” ujar Satria Bintang, Koordinator Lapangan Aksi.
Satria menyebut pemerintah akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan perusahaan dan investor terkait tuntutan mahasiswa. Pihaknya menegaskan akan terus mengawal hasil aksi hingga tuntutan terealisasi. Massa membubarkan diri secara tertib setelah dialog selesai dan situasi di depan kantor gubernur kembali kondusif.
(Harry. B)
Ikuti berita update lainnya di Mahardeka.com
Saluran WA: Mahardeka.com
Tinggalkan Balasan